Indonesia masih dihadapkan berbagai masalah energi, salah satunya Energi Baru Terbarukan (EBT) yang masih belum optimal. Karena kendala dalam pengembangan EBT diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani Hilman dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan  berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM di Maluku, tidak terlalu sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk peningkatan kapasitas keilmuan SDM di Maluku, terutama di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Migas dan Lingkungan Hidup.

“Karena jumlah penduduk di Maluku tidak terlalu besar, jadi Gubernur Maluku tidak terlalu sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut,” tutur Dewi saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Maluku baru-baru ini.

Kita harus fokus dan kenapa saya katakan fokus disitu, jelasnya, ini semua untuk mempersiapkan diri merebut tempat-tempat strategis dimana pada saat Blok Masela mulai berpoduksi putra-putra Maluku dapat menduduki tempat-tempat strategis, tambahnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Maluku harus siap dengan SDMnya. Siap punya sarjana bidang energi, siap punya sarjana bidang lingkungan hidup, siap punya pasca sarjana, dan siap punya dokter sehingga bisa mengantisipasi seperti kejadian yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana warga sekitar disitu dan warga asli NTB justru tidak menduduki tempat-tempat strategis.

Dewi sangat mengerti, mana mungkin pengusaha itu menerima karyawan asal-asalan. Kalau putra daerah tidak bisa apa-apa juga percuma dan pengusaha itu tidak akan mengambilnya. Tapi kalau putra daerah itu berprestasi bagus, baik dan pintar, saya rasa pengusaha tidak perlu lagi mewawancarainya karena dia sudah oke untuk masuk jadi manager misalnya. “Saya itu sedih rasanya mendengar kalau rakyat Maluku hanya jadi tukang sapunya, hanya jadi satpamnya di perusahaan itu,” tuturnya.

Apakah Kementerian ESDM atau Dirjen EBT pernah mengeluarkan surat mengenai prosedur permohonan untuk kajian, tanya Dewi.

Ia minta kepada Gubernur Maluku agar masalah ini dapat diperhatikan dengan serius. Komisi VII DPR RI siap membantu gubernur apabila ada putra-putra dari Maluku yang membutuhkan beasiswa di Universitas Indonesia atau Universitas Airlangga yang memang betul-betul berprestasi. “Saya secara pribadi mengajukan untuk memberikan rekomendasi mendapatkan beasiswa,” kata Dewi.   

“Jadi harapan kita punya SDM yang handal disini, terutama untuk mempersiapkan SDM menjelang produksi beberapa blok yang ada di Maluku,” ujarnya.

Menjawab masalah EBT Migas dan Lingkungan Hidup, Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu mengatakan, kami sudah mengajukan kepada Kementerian ESDM tetapi kami tidak mendapatkan dana untuk itu.

Karel menambahkan, kami sudah melakukan penelitian-penelitian awal, lalu kami meminta untuk pengembangan ke studi kelayakan atau pengembangan lebih lanjut tapi Kementerian ESDM khususnya di Ditjen EBT minta harus dibuat studi kelayakan dulu baru bisa dikembangkan oleh kementerian. “Sedangkan untuk studi kelayakan itu biayanya sekitar Rp 300 sampai Rp 400 juta sehingga kami hanya bisa membuat satu dalam setahun,” tambahnya.

Mungkin Komisi VII DPR RI dapat membantu kami supaya kami bisa melakukannya. Karena kita punya potensi EBT ini sangat banyak, harapnya.(iw)/foto:iw/parle.